LUNTURNYA NILAI DEMOKRASI POLITIK PADA DIRI SEORANG PEMIMPIN

LUNTURNYA NILAI DEMOKRASI POLITIK PADA DIRI SEORANG PEMIMPIN

I.         Pendahuluan

Demokrasi adalah bentuk kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyasakat diisayaratkan sebagai warga negara.

Pada dasarnya pemerintahan diindonesia adalah pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.Demokrasi itu sendiri mengisyaratkan bahwa yang bertindak langsung bukanlah rakyat itu , namun hanya beberapa populasi tertentu dari rakyat itu sendiri yang dipilih oleh rayat itu yang disebut sebagai seorang Pemimpin.

Seorang pemimpin bertugas untuk mengatur, mengurus dan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan

Namun saat ini seorang pemimpin malah menyalahgunakan hak dan wewenang kekuasaannya tersebut, bahwa dalam masyarakat modern yang banyak menonjolkan individualisme sekarang banyak terdapat orang sangat ambisius, bahkan paling ambisius untuk muncul menjadi pemimpin demi kepentingan-kepentingan pribadi / maupun kelompoknya. Adanya pemimpin-pemimpin yang demikian akan menciptakan masyarakat yang dipenuhi banyak konflik, disorganisasi dan disfungsi sosial.

. Oleh karena itu saya mengangkat judul Kasus saya dengan LUNTURNYA NILAI DEMOKRASI POLITIK PADA DIRI SEORANG PEMIMPIN

II.      KONSEP DASAR

A.   Pengertian

Menurut Wikipedia Indonesia, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila / pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.

Pemimpin/pemerintahan yang demokratis itu bisa berrfungsi sebagai katalisator  yang bisa mempercepat proses-proses secara wajar, dan membantu pencapaian objek yang ingin dicapai dengan cara yang paling sesuai cocok dengan kondisi kelompok tersebut.

B.   Peran  Dan Fungsi Pemimpin dalam Pemerintahan

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dibedakan dalam dua pengertian yuridis, yakni:

1. Selaku alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala negara.
2. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan atau selaku administrator negara (pejabat atau badan atas usaha negara)

Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.

Pemerintah tidak lain adalah yang berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan dibentuk birokrasi.

Tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Birokrasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Birokrasi patrimonial yang berfungsi berdasarkan nilai-nilai tradisional yang tidak memisahkan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dinas dengan urusan pribadi pejabat.
2. Birokrasi modern (rasional) dicirikan dengan adanya spesialisasi, hukum, pemisahan tugas dinas dan urusan pribadi.

III.   ANALISIS KASUS

Contoh Sistem Kepemimpinan yang saat ini tidak sesuai dengan aturan Konsep Demokrasi  diantaranya yaitu tidak puasnya warga DKI Jakarta terhadap kinerja DPRD . Hal ini dibuktikan berdasarkan Survei Populasi Center menunjukkan 51,8% dari seribu warga DKI tidak puas dengan kinerja anggota DPRD DKI Jakarta saat ini. Mereka merasa DPRD DKI Jakarta tidak sepenuhnya bekerja untuk rakyat.

Kegagalan anggota DPRD dalam merepresentasikan keinginan warga DKI, terjadi karena beberapa faktor diantaranya :

-          Anggota Dewan masih memosisikan diri sebagai wakil partai.

-          Adanya keinginan hanya untuk memperkaya diri

-          Lebih mengutamakan kepentingan partai dari pada masyarakat

Seorang anggota DPRD adalah memosisikan diri sebagai representasi dari masyarakat, namun yang menjadi masalah  anggota DPRD masih merasa dirinya wakil partai. Sehingga mereka juga terbeban dengan kewajiban memberi sumbangan ke partai, mewakili keinginan partai, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan donasi untuk partai.

Para anggota Dewan umumnya sibuk 'menjual diri' sebagai calon legislatif saat bursa pemilihan anggota Dewan karena motif kekuasaan. Sehingga saat mereka terpilih, kepentingan masyarakat bukan lagi menjadi prioritas anggota Dewan. Yang berakibat gagalnya fungsi lembaga legislatif di Indonesia.

Hal ini membuktikan semakin merosotnya nilai demokrasi di lembaga pemerintahan indonesia. Untuk itu kesadaran akan nilai demokrasi harus ditanam pada diri setiap pemimpin bahkan warga masyarakat dalam hal ini warga negara dengan tujuan terbentuknya nilai-nilai demokrasi  Pancasila di negara kita tercinta.

Daftar Pustaka

https://kodimsbysel.wordpress.com/peran-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-pembangunan-partisipasi-masyarakat/

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/fungsi-dan-peran-pemerintah-daerah.html